2. PENDAHULUAN
Menurut Emil Salim (1980) ada tiga sebab utama
mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah
lingkungan:
1. Kesadaran bahwa Indonesia pada hakekatnya menghadapi
masalah lingkungan hidup yang cukup serius. Kemerosotan
atau degradasi lingkungan hidup terjadi di mana-mana.
2. Adanya keperluan untuk mewariskan kepada generasi
mendatang, sumber-sumber daya alam yang dapat diolah
secara seimbang dalam proses pembangunan jangka
panjang.
3. Kenyataan sasaran pembangunan adalah yang mencapai
ideal. Apa yang sesungguhnya ingin dibangun adalah
manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya secara
materiil, tetapi juga spirituil.
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Berwawasan Lingkungan
3. POSISI AMDAL
AMDAL sebagai pendekatan tingkat
Proyek dalam Pengelolaan/Manajemen
Lingkungan
AMDAL bukan satu-satunya perangkat
untuk mengatasi permasalahan
lingkungan.
4. Perangkat Manajemen Lingkungan
Project
PROTOKOL level
KYOTO Market based Instrument
(polusi udara Co) Ecosystem
Level
KONVENSI Program DAS Kritis
BAZEL Global
(LL Jenis LB3) level
DPPL Kebijakan
Teknologi Prokasih Langit
Audit Lingkungan
Cleaner Biru
Prod
UKL &
UPL Eko
Peraturan Pantai & AMDAL label
Perundang- Laut Adipura
Kepedulian
an Lestari ISO
Konsumen
14000
PROTOKOL
MONTREAL
(Biodiversity) Keanekaragaman National/
Hayati Kabupaten
PROTOKOL level
CARTAGENA Good Enviromental Governance
(Rekayasa Genetika)
5. PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
(Pasal 5 – 11) PALING LAMA 2
TAHUN
AMDAL AMDAL AUDIT
UKL/UPL UPPLH
RPPLH KLHS UKL/UPL
Izin LH
SPPLH
ANALISIS AUDIT AUDITOR
RESIKO LH LINGKUNGA BERSERTIFIKASI
N
SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG VOLUNTERY
MENIMBULKAN DAMPAK PENTING,
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
ANCAMAN EKOSISTEM PADA
LH
KEHIDUPAN, KESEHATAN,
KESELAMATAN MANUSIA MANDATORY :
YANG BERISIKO TINGGI
TIDAK TAAT TERHADAP
PERUNDANG UNDANGAN
RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (Pemerintah/Pemda)
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pemerintah/Pemda)
6. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN (AMDAL)
DAMPAK: Suatu perubahan yang
terjadi sebagai akibat suatu aktivitas
Alami : mis. kimiawi (asap gunung berapi),
fisik (gempa bumi), biologis (eceng
gondok)
Hasil kegiatan manusia : mis.
penyemprotan pestisida, pembangunan
jalan
7. Sejarah AMDAL
• National Environmental Protection Act (NEPA - USA), 1969
• UU RI No 4 thn 1982 : AMDAL menjadi kewajiban bagi investor
• PP RI No 51 thn 1993 : Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL
• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14/3/1994 : Pedoman
Umum Penyusunan AMDAL, yang terdiri dari 4 bagian :
1 . Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL)
2 . Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3 . Rencana Pengelolaan Lingkungan
4 . Rencana Pemantauan Lingkungan
8. AMDAL : Penelitian/studi tentang masalah dampak
(positif dan negatif) yang terjadi karena adanya
rencana kegiatan manusia dalam pembangunan,
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan,
sehingga:
tidak terjadi perubahan yang tidak direncanakan
dapat meningkatkan dampak positif yang timbul
9. Dampak Pembangunan terhadap
Lingkungan dapat berarti:
perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada
pembangunan dan yang diprakirakan akan ada
setelah pembangunan
perbedaan antara kondisi lingkungan yang
diprakirakan akan ada tanpa adanya pembangunan
dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya
pembangunan
10. TUJUAN AMDAL
Tujuan umum AMDAL “Menjaga dan
meningkatkan kualitas lingkungan serta
menekan pencemaran sehingga dampak
negatifnya menjadi serendah mungkin” dengan
demikian:
AMDAL diperlukan untuk menunjang pembangunan
yang berwawasan lingkungan.
AMDAL berguna untuk mengurangi dampak negatif
dan menyempurnakan dampak positif terhadap
lingkungan.
AMDAL merupakan perangkat yang sangat berguna
bagi pemodal suatu usaha, pemerintah dan
masyarakat.
11. DEFINISI/PENGERTIAN
AMDAL
UU No. 4 Th. 1982 UU No. 23 Th. 1997
PP. No. 51 Th. 1993 PP. No. 27 Th. 1999
Hasil studi mengenai dampak Kajian mengenai dampak
penting suatu kegiatan yang besar dan penting suatu usaha
direncanakan terhadap dan/atau kegiatan yang
lingkungan hidup yang direncanakan pada lingkungan
diperlukan bagi proses hidup yang diperlukan bagi
pengambilan keputusan proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan
12. PENGERTIAN DAMPAK
UU No. 4 Th. 1982 UU No. 23 Th. 1999
Dampak Lingkungan adalah Dampak Lingkungan Hidup
perubahan lingkungan yang adalah pengaruhperubahan pada
diakibatkan oleh suatu kegiatan lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu uasaha
dan/atau kegiatan
PP. No. 51 Th. 1993 PP. No. 27 Th. 1999
Dampak penting adalah Dampak besar dan penting
perubahan lingkungan yang adalah perubahan lingkungan
sangat mendasar yang hidup yang sangat mendasar
diakibatkan oleh suatu usaha yang diakibatkan oleh suatu
atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan
13. PEDOMAN DAMPAK
PENTING
UU No. 4 Th. 1982 UU No. 23 Th. 1997
(Penjelasan Pasal 16) (Penjelasan Pasal 15 ayat (1))
PP No. 51 Th. 1993 PP. No. 27 Tahun 1999
(Ps. 1 butir 2) (Ps. 1 butir 1)
Kep. Ka. BAPEDAL
No. 056 Th. 1994
Jumlah manusia yang terkena Jumlah manusia yang terkena
dampak dampak
Luas Wilayah persebaran dampak Luas Wilayah persebaran dampak
Lamanya dampak berlangsung Lamanya dampak berlangsung dan
Intensitas dampak Intensitas dampak
Banyaknya komponen lingkungan Banyaknya komponen lingkungan
lainnya yang akan terkena dampak lainnya yang akan terkena dampak
Sifat kumulatif dampak Sifat kumulatif dampak
Berbalik (reversible) atau tidak Berbalik (reversible) atau tidak
berbaliknya (irreversible) dampak berbaliknya (irreversible) dampak
14. Kegiatan yang
diperkirakan mempunyai
DAMPAK PENTING
Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi
(Pasal 2 ayat (1)):
Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbarui
maupun yang tak terbarui;
Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pemborosan , kerusakan , dan
kemerosotan sumberdaya alam dalam
pemanfaatannya
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya.
15. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumberdaya alam dan atau
perlindungan cagar budaya.
Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis
hewan, dan jasad renik;
Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan
non hayati.
Penerapan teknologi yang diperkirakan
mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan
Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi
dan mempengaruhi pertahanan negara.
16. JENIS PENDEKATAN STUDI
AMDAL
PP. No. 51 Th. 1993 PP. No. 27 Th. 1999
(Ps. 1 butir 2) (Ps. 1 butir 1)
AMDAL tunggal/proyek AMDAL tunggal/proyek
AMDAL terpadu/multisektor AMDAL terpadu/multisektor
AMDAL kawasan AMDAL kawasan
AMDAL regional
17. KRITERIA USAHA AMDAL
TERPADU/MULTISEKTOR
Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang
AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang
membidangi
Berbagai usaha atau kegiatan tersebut ada
dan/atau tidak ada keterkaitannya, satu sama
lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
proses produksinya
Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam
satu ekosistem yang sama
Usaha atau kegiatan tersebut dapat menjadi
kewenangan satu pengelola atau lebih.
18. KRITERIA USAHA ATAU KEGIATAN
AMDAL LINGKUNGAN KAWASAN
MELIPUTI:
Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang
AMDAL nya menjadi kewenangan satu sektor
yang membidangi
Berbagai usaha atau kegiatan tersebut ada
dan/atau tidak ada keterkaitannya satu sama
lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
proses produksinya.
Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam
satu ekosistem yang sama
Usaha atau kegiatan tersebut dapat menjadi
kewenangan satu atau lebih.
19. KRITERIA USAHA ATAU KEGIATAN
AMDAL LINGKUNGAN REGIONAL
MELIPUTI:
Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling
terkait antara satu dengan yang lainnya
Masing-masing usaha atau kegiatan tersebut
menjadi kewenangan lebih dari satu instansi
yang bertanggung jawab
Usaha atau kegiatan tersebut dimiliki lebih dari
satu pemrakarsa.
Usaha atau kegiatan tersebut terletak dalam
satu zona rencana umum tataruang daerah.
Usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak di
lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem.
20. LANGKAH-LANGKAH
AMDAL
TAHAP PRA KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHAP KONSTRUKSI
Uraian tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap
konstruksi.
Uraian mendalam difokuskan pada kegiatan yang menjadi
penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.
TAHAP OPERASI
Uraian tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap
operasi.
Uraian mendalam difokuskan pada kegiatan yang menjadi
pentebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.
TAHAP PASCA OPERASI
Uraian tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap
pasca operasi.
21. PROSEDUR AMDAL
Prosedur AMDAL untuk semua kegiatan
hampir sama satu sama lain, dapat dikaji dari:
PP 51/1993 atau PP 27/1999 mengenai AMDAL
Pedoman pelaksanaan Kep. 14 MEN-LH/3/1994.
Keputusan Ketua BAPEDAL No. 056/1994, tentang
Pedoman Dampak Penting
Kep. 39/MENLH/8/1996 tentang Kegiatan yang
Wajib AMDAL
22. Perundang-undangan dan
peraturan umum yang berlaku
UUPLH, UURI No. 23 Tahun 1997(Pengganti UULH,
UU No. 4/ 1982)
PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Pengganti
PP. 51Tahun 1993)
PerMen NLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan AMDAL (Pengganti: Pedoman
pelaksanaan Kep. 14 MEN-LH/3/1994)
PerMen NLH No. 11 Tahun 2006 tentang kegiatan
wajib AMDAL, sebagai perangkat penapisan teknis
(pengganti PerMen NLH No. 17 Tahun 2001, Kep.
39/MENLH/8/1996 tentang Kegiatan yang Wajib
AMDAL)
23. Keputusan Ketua BAPEDAL No. 056/1994, tentang
Pedoman Dampak Penting (Penggantinya?)
KepMen NLH 12 Tahun 2007 tentang DPL, bagi
kegiatan industri yang sudah aktif namun belum
AMDAL. Batas akhir pelaksanaan 25 September 2009.
KepMen NLH No. 41 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Komisi Penilai
KepMen NLH 86 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan UKL-UPL
Kepmen LH no. 08/2000 tentang keterlibatan
masyarakat dan akses ke informasi dalam proses
Amdal
27. SISTEM PROSEDUR PELAKSANAAN
AMDAL
(Bila usaha/kegiatan tidak ada
dalam daftar) Rencana Kegiatan
Penapisan TK I
Kelompok 1, Proyek Kelompok 2, Ada keraguan Kelompok 1, Proyek
tidak mempunyai mengakibatkan dampak pentin mempunyai dampak
dampak penting atau tidak penting
Penapisan TK II
Tidak mempunyai Mempunyai dampak
dampak penting penting
Tidak perlu Perlu AMDAL
AMDAL
28. SISTEM PROSEDUR DI INDONESIA
(Bila usaha/kegiatan tidak ada
dalam daftar)
Rencana Kegiatan
Penapisan dengan daftar positif sebagai kriteria
Kegiatan di luar Kegiatan di dalam
daftar
daftar
Tidak perlu AMDAL Perlu AMDAL
29. DOKUMEN AMDAL:
Dokumen AMDAL meliputi:
Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL)
Analisis Dampak Lingkuangan (ANDAL)
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Surat Pernyataan penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan untuk
melaksanakan RKL-UPL
31. PENGERTIAN
Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-
hal penting yang berkaitan dengan dampak penting
Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi Analisis
Dampak Lingkungan yang merupakan hasil
pelingkupan
Analisis Dampak Lingkungan adalah telaah secara
cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu
rencana/kegiatan
32. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)adalah
dokumen memuat upaya penanganan dampak penting
terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan.
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah
dokumen yang memuat upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat
dari rencana usaha atau kegiatan
33. PEMRAKARSA
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum
yang bertanggung jawab atas suatu rencana
usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
34. INSTANSI YANG BERTANGGUNG
JAWAB
Instansi yang berwenang memberikan
keputusan tentang pelaksanaan rencana
usaha dan kegiatan
Dengan pengertian bahwa kewenangan
berada pada menteri atau pimpinan lembaga
pemerintah non departemen yang membidangi
usaha atau kegiatan yang bersangkutan dan
Pada gubernur kepala daerah tingkat I untuk
usaha atau kegiatan yang berada di bawah
kewenangannya.
35. PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
PENILAIAN terhadap dokumen AMDAL bagi rencana
proyek yang perijinannya dilakukan oleh pusat
dilaksanakan Komisi Pusat AMDAL:
Bagi AMDAL rencana proyek individual dan AMDAL
rencana pembangunan kawasan dilakukan oleh Komisi
Pusat masing-masing departemen/ Kantor Menteri
Negara
AMDAL bagi rencana proyek pembangunan
terpadu/multisektor dan rencana proyek pembangunan
regional dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh
MENLH yang tertuang dalam Kep. No
54/MENLH/11/1995 TENTANG PEMBENTUKAN
Komisi AMDAL Terpadu/Multisektor.
36. Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No.41
Tahun 20 00
Sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka ditetapkan Pedoman
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup juga belum diatur
mengenai Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota.
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Amdal) Kabupaten/Kota berkedudukan di Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau di instansi lain
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota.
37. Susunan keanggotaan terdiri dari Ketua merangkap
sebagai anggota, Sekretaris merangkap sebagai
anggota, dan anggota-anggota lainnya. Tim Teknis
terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan dan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi lain
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan
hidup di tingkat Kabupaten/Kota, serta ahli lain dengan
bidang ilmu yang terkait.
38. Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota bertugas menilai
kerangka acuan, Amdal, rencana pengelolaan
lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai
dibantu oleh Tim teknis Komisi Penilai dan Sekretariat
Komisi Penilai.
Biaya atas pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai, Tim
Teknis, dan Sekretariat Komisi Amdal dibebankan
pada anggaran Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pada
anggaran instansi yang ditugasi menangani
pengendalian dampak lingkungan hidup di tingkat
Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD
Kabupaten/Kota.
40. PEMBERIAN IJIN USAHA TETAP
Diberikan oleh instansi yang membidangi jenis
usaha atau kegiatan dapat diberikan setelah
adanya pelaksanaan RKL dan RPL yang telah
disetujui oleh instansi yang bertanggung
jawab.
